Rumah Sang Mayor dari Tahun Kelinci Api-kompas.com

Rumah Sang Mayor dari Tahun Kelinci Api

KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Senin, 16 Februari 2015 | 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pada salah satu panel lukisan yang menghiasi dinding Gedung Candra Naya tertulis kalimat beraksara Tiongkok yang artinya kurang lebih: ”Pada Tahun Kelinci di pertengahan bulan musim gugur dicatat kata-kata ini”. Dari tulisan dan ornamen itu, diyakini gedung ini dibangun pada Tahun Kelinci Api yang jatuh pada tahun 1807 atau tahun 1867.
Karena tanpa kepastian angka tahun pembangunan (Mandarin: Nien Hao), kompleks bangunan di Jalan Gajah Mada Nomor 188, Jakarta Barat, itu tak bisa dipastikan kapan dibangun, apakah dibangun tahun 1807 atau pada tahun 1867.

Jika dibangun pada 1807, pendirinya adalah Khouw Tian Sek untuk menyambut kelahiran anaknya, Khouw Tjeng Tjoan, pada 1808. Jika dibangun pada 1867, yang membangun kompleks gedung ini adalah Khouw Tjeng Tjoan pada masa tuanya.

Khouw Tjeng Tjoan, seperti ditulis doktor arsitek cagar budaya, Naniek W Priyomarsono, dalam bukunya, Rumah Mayor China di Jakarta (Penerbit Subur, Jakarta, Juni 2008), mempunyai 14 istri dan 24 anak. Salah satu putranya adalah Khouw Kim An yang kemudian menjadi mayor di struktur Pemerintahan Kota Batavia.

Sejak Khouw Kim An menjadi mayor pada 1910, kompleks bangunan cagar budaya tersebut populer disebut sebagai ”Rumah Mayor China”.

Sejarawan Mona Lohanda yang dihubungi terpisah membenarkan, Khouw Kim An adalah mayor Tiongkok terakhir di Batavia. Dia menjabat mayor dua periode, yakni pada 1910-1918 dan 1927-1942. Mona menjelaskan, di era pemerintahan VOC (Vereenigde Osstindische Compagnie) dan Pemerintahan Hindia-Belanda, jabatan mayor dan kapitan adalah jabatan prestisius.

Seorang kapitan memimpin kelompok etnisnya di satu kampung yang jumlah warganya 1.000 orang. Para kapitan ini dipimpin seorang mayor.

”Para mayor ini mendapat hak menjual candu dari Pemerintah VOC,” papar Mona. Naniek menambahkan, rumah seorang kapitan berbeda dengan rumah seorang mayor. Selain ukuran ruang-ruang bangunannya lebih besar, ornamen di rumah mayor lebih rumit dan mewah, tak ubahnya kompleks rumah para bangsawan di daratan Tiongkok.

Candra Naya

Khouw Kim An mulai tinggal dan berkantor di kompleks gedung di Jalan Gajah Mada tersebut tahun 1934. Sebelumnya ia tinggal di Bogor.

Pria kelahiran Batavia, 5 Juni 1879, dan fasih berbahasa Belanda, ini tumbuh sebagai pengusaha, bankir, dan politisi. Ia menjadi salah satu pemegang saham Bataviaasche Bank.

Antara tahun 1910 dan 1930, Khouw Kim An menjadi Presiden Dewan China (Kong Kwan). Tahun 1921-1930 ia menjadi anggota Volksraad (DPR). Tahun 1928-1942, ia menjadi Pengurus Pusat Partai Chung Hwa Hui.

Setelah Jepang mendarat di Jawa pada 1942, Khouw Kim An ditawan. Ia meninggal di kamp konsentrasi pada 13 Februari 1945 dan dimakamkan di Jati Petamburan.

Minggu, 26 Januari 1946, setelah Perang Dunia II berakhir, didirikan Perkumpulan Sosial Sin Ming Hui (Perkumpulan Sinar Baru). Organisasi sosial ini menyewa rumah Khouw Kim An sebagai pusat kegiatannya. Tahun 1962, perkumpulan ini diubah namanya menjadi Perhimpunan Sosial Tjandra Naja. Sejak itulah gedung tersebut dikenal sebagai Gedung Candra Naya.

Satu bangunan hilang

Naniek menjelaskan, bagian depan Gedung Candra Naya digunakan sebagai tempat kerja atau kantor sang mayor, sedangkan bagian belakang, yaitu bangunan memanjang dua lantai dengan 17 pintu, menjadi bangunan tempat tinggal keluarga.

”Ketika saya mulai menyiapkan pemugaran Candra Naya tahun 1993, bangunan panjang tersebut sudah hilang. Semua kusen, pintu, dan jendela yang terbuat dari kayu hilang dijarah,” ungkap Naniek.

Saat Jakarta dilanda kerusuhan Mei 1998, ahli waris rumah tersebut kabur. Naniek dengan setia mengumpulkan dan menyimpan semua bagian bangunan asli, terutama yang terbuat dari kayu, di ruang bawah tanah gedung tersebut.

Ketika dipugar pada 2006-2008, di atas lahan seluas 2.441 meter persegi itu dibangun gedung apartemen, hotel, perdagangan, dan perkantoran. Namun, bangunan Gedung Candra Naya dipertahankan hingga saat ini.

”Saat direstorasi, kedua sayap bangunan dibongkar dan dibangun kembali agar kendaraan dan alat-alat berat bisa masuk,” tutur Naniek.

Kini, bagian depan rumah sang mayor menjadi bagian dari Hotel Novotel, sedangkan di bagian belakang, di bekas bangunan keluarga Khouw Kim An, berdiri gedung apartemen. Rancangan bangunan modern ini dibuat sedemikian rupa sehingga tak mengganggu bangunan asli.

Untuk menghidupkan kembali kenangan tentang rumah sang mayor, pengelola sering mengadakan acara bertema Jakarta tempo doeloe di sana. (WINDORO ADI)

Editor: Ana Shofiana Syatiri

Surya Kencana Kota Pusaka, Ahim: Benahi Dulu Sistem Transportasinya-heibogor.com

Surya Kencana Kota Pusaka, Ahim: Benahi Dulu Sistem Transportasinya
Minggu, 15 Februari 2015 09:25 WIB

Heibogor.com – Tokoh warga Tionghoa Kota Bogor Arifin Himawan menyarankan untuk membenahi kawasan Surya Kencana di beberapa sektor agar bisa dijadikan sebagai Kota Pusaka di Kota Bogor.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menata pedagang tumpah yang berdagang di Pasar Bogor. PD Pasar Pakuan harus bisa mengatur para pedagang agar berjualan di dalam pasar,” ungkapnya kepada heibogor.com,kemarin (Sabtu, 14/02/15).

Kedua, lanjutnya, benahi sektor transportasi, seperti trayek angkot yang boleh melewati kawasan Surya Kencana, sistem parkir dar sistem transportasi yang benar-benar sesuai untuk kawasan ini. “Seribu langkah ke depan bergantung pada dua langkah dasar ini,” ujarnya.

Ahim sapaan akrabnya menjelaskan, setelah dua langkah tersebut dilakukan, pemerintah dan DPRD Kota Bogor harus membenahi Peraturan Daerah (Perda) dan regulasi tentang cagar budaya.

Ia pun menuturkan, sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur perlindungan bagi Benda Cagar Budaya (BCB).

Seharusnya, lanjutnya, ada kebijakan khusus untuk pemilik rumah-rumah tua, seperti keringanan dalam pembayaran PBB, pembayaran rekening listrik, PDAM, dan lainnya karena untuk merawat bagunan tua membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Sebagai pribadi, saya meminta agar bangunan-bangunan tua itu harus segera dipertahankan dan dilindungi oleh pemerintah. Saya melihat untuk pembangunan Kota Pusaka ini tidak hanya bergantung kepada dana APBD, tetapi juga bisa mengambil dari dana CSR,” pungkasnya.

Penulis: Reza Zurifwan
Editor: Hilda Ilhamil Arofah

Jangan Pergi Tan Ek Tjoan- portalkbr.com

Jangan Pergi Tan Ek Tjoan
Written By : Ade Irmansyah | 22 January 2015 | 08:04

KBR, Jakarta – Satu persatu, gerobak roti berwarna kuning muda dengan logo khasnya “koki tengah memanggang roti”, keluar dari pintu gerbang pabrik yang berada di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Para pedagang yang didominasi lelaki paruh baya itu mulai menggowes gerobaknya.

Aktivitas tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Tapi sayangnya, kegiatan itu akan lenyap. Ini karena toko roti Tan Ek Tjoan dijual oleh pemiliknya dan dipastikan bakal pindah ke Ciputat pada pertengahan bulan depan.

Muhammad Tobiin, Kepala Produksi Pabrik Roti Tan Ek Tjoan bercerita mengapa toko itu harus hengkang.

“Kita itu dapat teguran secara halus, teguran secara halus itu maksudnya seperti ini. Untuk industri sudah jelas tidak boleh menggunakan air tanah, selain itu untuk industri perpajakannya juga berbeda, terus untuk pemakaian listrik untuk industri juga dibedakan,” papar Tobiin.

“Selain itu yang paling krusial adalah saya itu sempat ditegur oleh BPOM terkait kelayakan tempat untuk produksi makanan. Kalau saya itu merombak total pabrik yang ada di Cikini ini, itu membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan membuat pabrik yang baru itu,”

Tobiin juga mengatakan, saat ini kondisi toko roti di Ciputat sudah hampir rampung 100 persen. Kata dia, kepindahan itu bakal disertai dengan rencana Tan Ek Tjoan mengantongi sertifikat ISO pada 2017 yang selama ini sulit didapatkan.

“Kedepannya kan saya punya rencana untuk gimana cara Tan Ek Tjoan itu bisa diakui dalam arti kita bisa dapatkan sertifikat ISO. Langkah pertama supaya itu terjadi adalah soal kelayakan dari sisi tempat, terus dari sisi kelayakan, terus dari sisi human atau orangnya sendiri, terus dari sisi bahan baku dan lain sebagainya. Karena managemen menargetkan tahun 2017 atau 2018 sertifikat ISO itu bisa kita dapatkan. Nah kalau kita sudah pindah ke Ciputat otomatis langkahnya bisa lebih mudah ketimbang kita masih di sini.”

Menanggapi rencana kepindahan itu, Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Haryadi sama sekali tak mencegahnya. Ia justru mempersilakan. Sebab, sesuai aturan Undang-undang, pabrik dilarang berada di kawasan utama Ibu Kota karena akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di mana pasokan air tanah yang kian menipis akan tersedot habis oleh pabrik-pabrik.

“Saya juga punya ikon Jakarta di Jakarta Selatan, Roti Lauw namanya, merknya masih ada dan mereka tetap ada berjualan. Tapi sekarang pabriknya di Pulogadung dan sudah bukan di Cipete. Jadi yang penting sekarang nama itu tidak hilang tapi bahwa ada kebijakan pabrik harus dipindahkan keluar kota ya memang harus diikuti.”

Buntut dari beleid ini pun sudah terlihat ketika pabrik roti Lauw yang sebelumnya berada di Cipete, Jakarta Selatan akhirnya dipindahkan ke kawasan Industri, Pulogadung beberapa tahun lalu.

Usia toko roti yang telah melegenda itu sudah 93 tahun. Pemiliknya adalah Tan Ek Tjoan, warga Tionghoa Bogor. Ia memberanikan diri membuka pabrik roti dengan merk namanya sendiri.

Dikatakan berani sebab saat itu pabrik roti sejenis hanya dimiliki atau dibuat oleh orang-orang Belanda. Dan, Tan Ek Tjoan adalah pelopor dari pabrik sejenis lainnya dengan citra rasa ala Belanda.

Bisa dikatakan, roti Tan Ek Tjoan menjadi simbol saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga sekarang.

Tahu Tan Ek Tjoan akan lenyap dari Ibu Kota Jakarta, Sejarawan Betawi JJ Rizal geram. Kata dia, Pemprov DKI Jakarta sama saja dengan mengabaikan bahkan melanggar aturan tentang cagar budaya apabila membiarkan bangunan pabrik itu berubah bentuk sesuai amanat Undang-undang nomor 11 tahun 2010.

Kata dia, pemerintah DKI Jakarta semestinya memberikan perlakuan khusus kepada toko roti Tan Ek Tjoan agar tetap berada di Jakarta. Misalnya dengan memberi subsidi atau memberikan keringanan pajak lantaran sudah susah payah mempertahankan sejarah di era modern.

“Menurut saya, pemerintah DKI mampu memberikan subsidi yang berbeda dengan mengambil produk dari Tan En Tjoan untuk menjadi bagian dari kegiatan aktivitas mereka, sehingga terselamatkan dan tetap menjadi ikon. Ini merupakan kerugian bagi pemprov DKI Jakarta ketika ini pindah, ini kerugian terhadap situs sejarah sosial Jakarta,”.

Tapi sayang, Pemprov DKI Jakarta tutup telinga. Juru Bicara Pemprov Eko Haryadi mengatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada aturan yang ada. Kata dia, kalau pun pemilik toko roti pindah, bangunan itu akan tetap ada.

“Kalau dia berupa cagar budaya berarti bangunannya hanya boleh direnovasi, tetapi fungsinya tidak boleh untuk sebuah pabrik. Kalau tidak salah dulu juga ada Sirup Talang Sari di Cikini, namun sekarang Cikini bukan tempat yang terpat lagi untuk sebuah Industri.”

“Yang pasti bahwa kalau itu Heritage itu harus dipertahankan, itu bunyi aturan. Jadi siapa pun nanti pemiliknya itu harus dipertahankan sebagai warisan Jakarta. Seperti SMA 3 itu kan tidak berubah, di Pojok Cikini itu juga ada Kantor Pos dan itu tidak berubah,”.

Namun pandangan berbeda dilontarkan JJ Rizal. Kata dia, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak melihatnya sesempit itu. Sebagai peninggalan sejarah dan cagar budaya, aktivitas di Tan Ek Tjoan semestinya juga tidak boleh berhenti.

“Tan Ek Tjoan ini kan bagian dari situs warisan sejarah sosial masyarakat Jakarta. Tan Ek Tjoan sudah menjadi penanda, bukan hanya penanda lidah karena pembuka sejarah kuliner di Jakarta. Tapi juga dia penanda bagi masyarakat Jakarta sebagai masyarakat yang plural, artinya kita bisa menemukan aneka ragam etnik di dalam bentuk makanan.”

Gedung Oudetrap jadi Pioner Revitalisasi Kota Lama Semarang – bisnis.com

Rabu, 07 Januari 2015, 06:54 WIB
Gedung Oudetrap Jadi Pioner Revitalisasi Kota Lama Semarang
Muhammad Khamdi
Share:

Bisnis.com,SEMARANG—Gedung Oudetrap di Kota Semarang yang dibeli pemerintah setempat diharapkan bisa menjadi pioner dalam pengembangan Kota Lama.

Eko Cahyono, Asisten I Pemkot Semarang, mengatakan tujuan utama pembelian gedung dengan harga Rp8,7 miliar itu agar pemkot memiliki sarana atau aset di Kota Lama.

Menurutnya, gedung itu bisa dijadikan sebagai media komunikasi maupun untuk menggelar acara-acara yang sifatnya menghidupkan kembali Kota Lama.

“Gedung ini akan dijadikan pioner pengembangan kawasan tua itu. Selain itu agar Pemkot bisa atau mampu menghadirkan sebuah contoh konservasi yang baik dan benar bagi investor yang ingin mengembangkan gedung,” terangnya dalam laman resminya, Selasa (6/1/2015).

Pembelian, katanya, tidak serta merta langsung menunjuk gedung dan menawar harga. Tapi mekanismenya melalui kajian dengan menunjuk konsultan atau pihak ketiga.

“Sebelumnya ada 10 gedung di kawasan Kota Lama yang kami bidik. Dari gedung itu kami diskusikan dan mengerucut menjadi tiga, yakni gedung Marba, gedung eks-BTPN (sebelah timur taman srigunting), kemudian Oudetrap,” paparnya.

Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Satrio Imam menambahkan pemkot menunjuk konsultan apraisal yang berasal dari Semarang untuk melakukan kajian harga.

“Kami kesulitan menaksir gedung Marba karena menurut informasi kepemilikannya tidak jelas. Tim apraisal juga tidak bisa masuk gedung karena terkunci. Jadi hanya dua gedung yang dilakukan kajian, yakni eks-BTPN dan Oudetrap. Dari hasil kajian tim apraisal, keluarlah angka Rp9,5 miliar untuk Oudetrap. Kemudian kami panggil pemilik gedung untuk melakukan penawaran dan akhirnya deal dengan pemilik Oudetrap Rp 8,7 miliar,” paparnya.

Editor : Mia Chitra Dinisari

Pemerhati Desak Pemkot Bogor Cabut BCB yang dirusak-bogornews.com

Pemerhati Desak Pemkot Bogor Cabut BCB yang dirusak
Minggu, 12 Oktober 2014 – WIB |

BOGORnews, == Para pemerhati budaya dan budayawan Kota Bogor menyesalkan, banyaknya Benda Cagar Budaya (BCB) terutama gedung– gedung tempo dulu yang dipugar dengan menghilangkan aslinya.

BCB yang tidak bergerak, telah beralih fungsi seperti bangunan percetakan di Jalan IR. H. Juanda yang telah berubah menjadi restoran siap saji, bangunan hotel peninggalan kolonial yang berubah menjadi mall, dan gedung SMP Negeri 1 yang telah direnovasi dengan menghilangkan asilnya.

Rachmat Iskandar salah satu pemerhati BCB menyesalkan pemerintah Kota Bogor yang tidak bisa mempertahankan gedung– gedung peninggalan tempo dulu yang telah masuk BCB. “Ironis lagi gedung – gedung yang masuk BCB telah tercatat di Kemenbudpar, “ ujar Rachmat.

Salah satu gedung SMP Negeri 1 yang berlokasi di Jalan Ir. Juanda, padahal gedung Sekolah tersebut sudah tercatat di Kementerian sebagai BCB. “ Mestinya pihak Disbudpar memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan untuk tidak memugar secara total gedung SMP Negeri 1. Silahkan saja kalau direnovasi tapi tidak menghilangkan yang menjadi ciri BCB nya, “kata Rahmat.

Terkait dengan pemugaran gedung SMP Negeri 1 Rachmat mengatakan, bahwa pihaknya telah mengingatkan kepada Disbudpar agar SMP Negeri 1 Bogor tidak dipunggar secara total. Sayangnya tidak ditanggapi, dan pemugaran SMP Negeri terus berlanjut,

“Saya telah mengingatkan ketika Kepala Disbudpar dijabat oleh Pak Yan Tan Rusmana, namun tidak mendapat tanggapan, “ sesalnya.

Rachmat menuturkan, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Departemen Ilmu Pengetahuan Arkelologi Universitas Indonesia, terkait banyak BCB di Kota Bogor yang telah dipugar dengan menghilangkan aslinya “Pada bulan Agustus 2013 lalu saya mendatangi Prof. Dr. Agus Munandar dari Departemen Ilmu Pengetahuan Arkeologi UI untuk berkonsultasi terkait BCB yang dirubah, “ kata dia.

Selain mendatangi UI, kata Rachmat, pihaknya juga mendatangi Balai Pelestarian Peninggalan Pubakala (BP-3) Serang. Untuk diketahui wilayah kerja BP-3 Serang meliputi Jawa Barat, Banten dan Lampung.

Rachmat menuturkan, dari hasil konsultasi dengan Departemen Ilmu Pengetahuan Arkeologi UI BP-3 Serang, Pemkot Bogor harus segera mengajukan pencabutan Kepada Kementerian terkait sehingga gedung yang telah dipugar dicabut dari catatan BCB.

Nantinya, kalau sudah dicabut gedung yang telah dipugar hanya dicatat sebagai tinggalan BCB, bukan lagi BCB. Jika hal ini tidak dilakukan, Pemkot Bogor telah melakukan kebohongan Publik, “ tukasnya.

Sementara itu Kepala Disbudpar Kota Bogor Shahlan Rasyidi membenarkan banyak BCB di Kota Bogor terutama gedung– gedung tempo dulu yang dipugar dengan menghilangkan aslinya dan bahkan telah beralih fungsi.

Shahlan mengatakan, salah satu BCB yang terancam keberadaannya, dua bungker di Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan. Dua bungker masuk peninggalan BCB rencananya akan dibeli untuk menjadi aset Pemerintah Kota Bogor.

“Saat ini benda bersejarah itu masih dimiliki Bank Mandiri. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Disbudpar tahun 2010 kedua bungker tersebut masuk dalam BCB yang harus dilestarikan, “ kata Shahlan.

Ia tidak menginginkan BCB itu hilang mengingat Disbudpar sudah bersusah payah melakukan penelitian. Untuk proses pembelihan lahan Shahlan telah meminta kepada pihak ketiga untuk tidak menaikan harga jual, karena peruntukan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat yang rencannya akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Harga jual lahan diperkirakan Rp1 Juta per meter dengan luas diperkirakan 4000 meter persegi, “ ungkapnya.

Shahlan menambahkan, ketika dirinya menjabat Kepala Bidang Kebudayaan pada Disbudpar, ada 24 BCB yang tidak bergerak di Kota Bogor sudah tercatat di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar).(iso)

note : SMPN 1 yang notabene milik pemkot aja ga bisa dipertahanin :(, masih mau beli bunker?
pertanyaan untuk kadisbudpar : masa dari dulu benda cagar budaya Bogor “cuma” 24 pak?

Pelestarian Bangunan Kuno di Kota Bogor Akan diatur dalam Perda -bogornews.com

Pelestarian Bangunan Kuno di Kota Bogor Akan diatur dalam Perda
Sabtu, 11 Oktober 2014 – WIB

BOGORnews, == Pemerintah Kota Bogor telah menyampaikan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) No : 7 tahun 2006 tentang Bangunan Gedung kepada DPRD Kota Bogor untuk bisa ditetapkan menjadi Perda yang definitif.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menjelaskan, perubahan Perda No : 7 tahun 2006 dibutuhkan sehingga Kota Bogor memiliki Perda yang lebih efektif dalam mengatur perihal pengawasan, pengendalian, pemanfaatan ruang Kota serta bangunan Gedung.

Usmar menjelaskan, dalam perubahan perda No : 7 tahun 2016 diantaranya mengatur tentang pelestarian bangunan – bangunan gedung yang tergolong sebagai pusaka Kota Bogor. “ Kita ketahui bahwa Kota Bogor menjadi salah satu anggota dari kota-kota pusaka Indonesia, “ kata Usmar.

Oleh kerena itu, lanjut Usmar, Kota Bogor perlu mempunyai peraturan tentang bangunan – bangunan berarsitektur kuno, bersejarah yang perilu dilindungi dan dilenstarikan.

Dalam perda itu, kata Usmar, Pemerintah Kota Bogor bisa membongkar bangunan – bangunan gedung yang dinilai tidak sesuai dengan perizinannya atau bahkan melanggar izin yang telah diberikan.

Selama ini, diakui Usmar, pembongkaran terhadap bangunan seperti itu, biayanya menjadi tanggungan si pemilik. Namun, ketentuan tersebut ada kalanya tidak dapat dilaksanakan antara lain karena pemilik bangunan beralasan tidak ada biaya atau belum punya biaya.

Makanya, jelas Usmar, melalui perda ini akan diatur tentang biaya pembongkaran yang bisa ditanggung Pemerintah Kota Bogor. Jadi, pembongkaran perlu dilakukan agar penindakan terhadap bangunan pelanggar izin bisa berjalan optimal, “ kata Usmar saat menyampaikan enam Raperda kepada DPRD Kota Bogor.

Enam raperda tersebut yaitu Rancangan APBD perubahan tahun 2014, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019, Raperda Penyelenggaraan Reklame, Raperda Penyelenggaraan Jalan, Raperda Bangunan Gedung, dan Raperda Retribusi Perizinan Tertentu. (iso)

note : sekalian aja pak , itu yang bangunan cagar budaya juga pada ga punya imb, melanggar kan? rubuhin semuanya :D

Perlu Perda Lindungi Cagar Budaya -Media Indonesia

Perlu Perda Lindungi Cagar Budaya


BANYAKNYA bangunan purbakala dan aset bersejarah di Bogor yang hilang tanpa kejelasan membuat sedih warga Indonesia, khususnya Bogor. Banyak komunitas di Bogor yang menyayangkan kerja para pegawai Pemkot Bogor, sehingga banyak aset bersejarah yang hilang.

Salah satu komunitas yang peduli mengawasi bangunan-bangunan cagar alam itu ialah Bogor Historia.

Yudi Irawan, pengurus Bogor Historia mengatakan benda cagar budaya yang berada di Kota Bogor perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kota, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Namun, yang terpenting dari masyarakat Bogor.

Menurut Yudi, bangunan-bangunan itu merupakan bukti-bukti sejarah yang bisa dipelajari anak-anak. Terlebih, benda cagar budaya tersebut bisa dijadikan aset bagi pemerintah di bidang pariwisata dan kebudayaan. “Namun, jika tidak diperhatikan, ya akan menjadi cerita kosong,“ ujarnya.

Untuk melestarikannya, tambah Yudi, Pemkot Bogor harus segera memiliki perda soal benda cagar budaya, agar tidak lagi ada benda/bangunan cagar budaya yang hilang atau beralih fungsi.

Selain itu, pemilik-pemilik rumah zaman dulu seperti rumah Belanda dan peninggalan warga negara asing lainnya seharusnya juga dibebaskan dari pajak atau diberikan bantuan dana agar mereka tidak merasa berat dalam melakukan perawatan tempat tinggal mereka.

“Ya, jika pemerintah merasa anggarannya kurang, mereka kan bisa menggandeng perusahaan-perusahaan melalui CSR yang memang respect terhadap aset-aset sejarah kita.“

Alex Solihin, anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan, dan pariwisata mengatakan pihaknya turut prihatin dengan kondisi bangunan cagar budaya di Kota Bogor.

Oleh karena itu, dia siap membantu dengan turut mendorong lahirnya perda. Bahkan, lanjutnya, kalau sifatnya darurat, tidak perlu menunggu lahirnya PP. “Saya juga di balegda (badan legislatif daerah). Saya akan bantu. Kalau memang darurat, kita buat saja perda.Tidak perlu nunggu PP.“

Dia mengatakan tinggal pihak dinas mengajukan laporan dan permohonan ke dewan, juga ke tingkat provinsi bahwa ini sifatnya darurat.

Pendapat berbeda diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman. Usmar yang ditemui saat hendak menghadiri sidang paripurna penyampaian raperda (rancangan peraturan daerah) mengatakan perda bangunan cagar budaya akan dipikirkan nanti.“Walaupun perdanya sendiri harus menunggu peraturan induknya dulu,“ kata Usmar.

Selain upaya memperkuat regulasi dengan mendorong lahirnya perda khusus tentang bangunan cagar budaya, dinas pariwisata juga berencana memotong pajak sebesar 25% bagi rumah yang merupakan cagar budaya. “Kalau membebaskan sih enggak. Potongan 25% akan kita ajukan,“ kata Shahlan.

Salah seorang pemilik rumah cagar budaya, Mario, mengatakan dari dulu hingga saat ini, tidak ada perhatian.Bahkan ia mengatakan tidak berharap banyak pada pemkot. “Harapan sih tipis sama orang pemkot. Mereka biasanya minim penghargaan pada cagar budaya,“ katanya.

Saat menanggapi wacana Pemkot Bogor melalui dinas pariwisata yang akan memotong pajak sebesar 25%, ia mengatakan ide itu lumayan bagus.(DD/J-2)

note : makin ga jelas kebijakan pemkot :D, padahal dirjen pajak aja lebih peduli :(
btw saya bilang pemotongan pajak bagus, ada niat tapi ga ada gunanya kalo nilainya segitu :D