Pemilik Cagar Budaya Ogah Urus Pengurangan Pajak-Tempo.co

Rabu, 11 September 2013 | 17:59 WIB
Pemilik Cagar Budaya Ogah Urus Pengurangan Pajak

TEMPO.CO, Yogyakarta – Pemilik bangunan cagar budaya di Yogyakarta diminta membuat surat tidak mampu agar bisa memperoleh potongan pajak bumi dan bangunan. Padahal pemilik bangunan lawas itu di kawasan Kotabaru, Yogyakarta, dari kalangan ekonomi mampu.

Akibatnya, pemilik bangunan cagar budaya ogah mengajukan keringanan pajak pada Pemerintah Kota Yogyakarta. “Ya, enggak maulah suruh buat surat tidak mampu. Wong orang mampu, kok, disuruh bilang tidak mampu,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru, Soegiarto, Rabu, 11 September 2013.

Dia memberikan contoh seorang pemilik rumah berstatus cagar budaya di kawasan Jenderal Soedirman. Saat pemilik itu mengajukan keringanan pajak yang seharusnya dibayarkan Rp 45 juta per tahun kepada pemerintah kota, ia malah diminta membuat surat keterangan tak mampu.

Pemberian potongan pajak ini dinilai penting sebagai upaya agar pemilik bangunan mau mempertahankan bentuk bangunan itu. ”Sebenarnya masyarakat mau saja, tapi prosedur pengajuan surat permohonannya yang tidak pas,“ kata Soegiarto.

Tak heran, program pengurangan pajak yang diberlakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sedikit peminatnya. “Syaratnya sebenarnya mudah. Cukup mengajukan permohonan lalu kami cek lapangan,” kata Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah dan Pajak Keuangan (DPDPK) Pemerintah Kota Yogyakarta, Santosa. Di kawasan Kotabaru, Yogyakarta, ada 700 obyek pajak yang merupakan bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda.

Pengurangan pajak untuk bangunan cagar budaya lumayan besar. “Kategori pemilik cagar budaya bisa sampai 35 persen pengurangannya,” kata Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan DPDPK, Irawati.

Sementara itu, aktivis cagar budaya Yogyakarta, Joe Marbun, menilai prosedur pemberian program insentif pajak itu menyepelekan persoalan. “Itu, kan, (pengurangan pajak) sebenarnya bentuk penghargaan. Tapi, dengan meminta membuat surat keterangan tidak mampu, itu menjadi bentuk perendahan,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

*catatan : kekonyolan pegawai dispenda dan aturannya ini juga berlaku di Bogor

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s