Perubahan Tanpa Perencanaan – Kompas on Bogor

Perubahan Tanpa Perencanaan

Minggu, 29 Juli 2007

Kota Bogor adalah kota tua. Penyebutan pertama tentang Bogor berasal dari catatan Belanda bertanggal 7 April 1752 yang menyebut Ngabei Raksacandra sebagai kepala kampung Bogor.

Pemerintah Belanda menjadikan Bogor sebagai tempat riset pertanian tropis karena Indonesia memiliki berjenis tanaman yang penting untuk ekonomi Belanda dan Eropa. Kebun Raya Bogor menjadi tempat koleksi tanaman bernilai ekonomi itu.

Politik Etis Belanda pada tahun 1930-an melahirkan Universitas Indonesia dan di Bogor berdiri Fakultas Pertanian pada 1 September 1946 serta Fakultas Kedokteran Hewan setahun kemudian. Tahun 1963 Institut Pertanian Bogor (IPB) memisahkan diri dari UI.

Tak heran bila kampus Fakultas Pertanian IPB berseberangan dengan Kebun Raya Bogor dan Bogor punya citra sebagai kota pertanian. Asrama tentu saja menjadi bagian dari keberadaan kampus-kampus tersebut.

“Saya bukan penghuni tetap Asrama Putri IPB biarpun sempat setahun tinggal di sana. Saya dibolehkan pengurus asrama, biasanya penghuni senior, mengisi kamar yang kosong karena penghuninya sedang penelitian ke lapangan,” kenang Ir Midiati yang tinggal di sana antara tahun 1980 hingga 1981.

Buat Dr Ir Andriyono Kilat Adhi, Asrama Ekalokasari seperti penyelamat untuk dia yang sebelumnya tidak pernah meninggalkan Solo. “Enggak jelas kenapa asrama itu disebut ’asrama raja-raja’, yang jelas iurannya murah, Rp 500 sebulan hanya untuk tinggal. Padahal, kalau kos paling enggak Rp 10.000,” kata Andriyono, pengajar di IPB.

Meskipun air mandi sulit karena letak asrama yang lebih tinggi dari pipa air PDAM sehingga setiap pagi dia harus berebut mandi atau menumpang mandi di Kantor PDAM Bogor, tetapi dia punya banyak kenangan indah tentang asrama di Jalan Siliwangi 57 yang sekarang menjadi mal.

“Dewan mahasiswa selalu rapat di sini, biasanya membahas penolakan NKK-BKK,” kenang Andriyono tentang penjinakan kampus oleh pemerintah melalui program Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang waktu itu baru diterapkan. “Saya jadi belajar berorganisasi.”

Lain lagi kenangan Midiati. “Kalau malam Minggu, teman-teman yang disambangi teman cowoknya cari tempat sendiri-sendiri di ruang tamu. Saya sih pilih jalan-jalan ke luar daripada ramai-ramai di situ,” kata Midiati melepas tawa.

Kenangan seperti tak bisa dicari lagi penanda fisiknya karena APIPB dan Ekalokasari sudah berubah jadi mal.

Tidak terencana

Kenangan akan Kota Bogor, kampus, dan asrama adalah romantisme yang sulit berulang. Tetapi, melihat Bogor saat ini tidak heran bila kota ini disebut berubah tanpa perencanaan.

“Perubahan kota ini tanpa perencanaan sehingga tumbuh tak seimbang. Contohnya, permukiman, jumlah penduduk dan kendaraan bertambah, tetapi jalan tidak tumbuh sama cepat. Macet di mana-mana,” kata Prof (emeritus) Dr Margono Slamet, pengajar komunikasi dan penyuluhan pascasarjana IPB.

Ketika anak-anaknya masih kecil, mereka berjalan kaki dari rumah di Jalan Salak ke sekolah di Jalan Pengadilan yang jaraknya kurang dari satu kilometer. “Sekarang bukan hanya tak nyaman jalan kaki, juga tak aman. Angkot, motor, kendaraan pribadi, ramai sekali,” kata Margono.

Baik Andriyono maupun Margono yang setia menjadi penghuni Bogor berpendapat, pemerintah kota seharusnya membuat pembagian yang jelas antara daerah bisnis dan perumahan.

“Kawasan elite di Jalan Gunung Gede dan Jalan Pajajaran sekarang jadi factory outlet yang kalau Sabtu dan Minggu bikin macet. Mestinya tempat seperti itu dan mal dibikin di luar kota supaya warga kota tetap nyaman,” kata Andriyono.

Karena sekarang ada pilkada langsung, dia bertekad akan memilih wali kota yang punya visi tentang perencanaan kota, yang tidak pilih jalan gampangan mendapat pemasukan kas kota dengan mengorbankan kualitas hidup penduduk. (NMP)

Mau Nostalgia? Di Hotel Saja

Susi Ivvaty & Dahono Fitrianto

Apa yang terbetik di benak jika orang menyebut Bogor? Seorang budayawan Bogor mengenangkan Bogor lama sebagai “buitenzorg”, tempat peristirahatan untuk melepaskan diri dari segala penat, dengan Kebun Raya sebagai ikonnya. Sekarang, melepas penat di Bogor bisa sambil ngopi di Starbucks Botani Square, mal yang dibangun di bekas ruang kuliah dan asrama mahasiswi Institut Pertanian Bogor.

Botani Square, singkatan dari Bogor Botanical Square, menurut Rektor IPB Ahmad Ansori Matjik, adalah batu loncatan saja agar IPB mempunyai dana untuk membangun balai sidang berskala internasional. “Bagaimana membangun gedung konvensi kalau enggak punya uang,” paparnya.

IPB lalu bekerja sama dengan Jasa Marga untuk membuat pemberhentian bus di samping Botani Square, sementara LIPI membuka pintu Kebun Raya persis di depan IPB. Kini sudah dibangun pula underpass di depan tugu Kujang. Semua akses itu memudahkan orang menuju Botani Square dan IPB International Convention Centre di lantai duanya, yang luas total bangunannya 70.000 meter persegi.

Sekarang sedang dibangun Hotel Santika Bogor kelas premiere dengan 130 kamar persis di samping Botani Square. Trio Botani Square, IPB International Convention Centre, serta Hotel Santika dipastikan akan menjadi peluang bisnis yang besar. Kesemuanya dibangun di atas tanah 4,5 hektar dengan nilai proyek Rp 240 miliar.

“Menurut target, delapan tahun Botani Square bisa BEP (break even point),” kata Reddy Hartadji, Direktur Utama PT Bogor Anggana Cendekia (BAC) yang membangun Botani Square. Kerja sama PT BAC dengan IPB yang sistem built operation and transfer (BOT) berupa kerja sama operasional (KSO) selama 30 tahun, menurut Matjik, mendatangkan banyak keuntungan bagi IPB.

“Dengan sistem BOT dalam KSO, kami juga memiliki saham 20 persen. Setelah 30 tahun kan semuanya menjadi milik IPB. Kalau perlu, nanti mal akan kami ubah juga jadi tempat konvensi sehingga setiap kali ada seminar kami tidak perlu lagi ke Jakarta,” papar Matjik. Sebelumnya pada tahun 2004, di atas tanah bekas asrama mahasiswa IPB di Jalan Siliwangi berdiri Ekalokasari Plaza.

Bagi Matjik, IPB sudah semestinya berbisnis. Jika tidak, mau tidak mau pihaknya harus menaikkan uang SPP mahasiswa yang saat ini berjumlah 23.000 orang. Saat ini, IPB menerima uang SPP antara Rp 0-Rp 16 juta per tahun per mahasiswa. Angka 0 berarti ada mahasiswa yang belum membayar. Tahun ini saja, tercatat 40 mahasiswa belum membayar SPP. “Bagaimana jadinya kalau SPP dinaikkan? Berbisnis itu tidak haram,” katanya.

Botani Square yang dibuka September 2006 menambah jumlah mal di Bogor, setelah Ekalokasari, Bogor Trade Mall, Pangrango Plaza, Merdeka Mal, dan sejumlah pusat perbelanjaan kecil. Saat ini di Jalan Kapten Muslihat Bogor sedang dibangun pula Taman Topi Square. “Sejak tahun 2000-an, pembangunan pusat perbelanjaan terasa cepat,” papar Ridha Muhammad Ihsan, Koordinator Komunitas Kampoeng Bogor.

Bagi Wali Kota Bogor Diani Budiarto, mal hanyalah satu komponen pendukung visi Kota Bogor sebagai kota jasa, maka ia akan membatasi jumlah mal paling banyak sepuluh saja. Agaknya, pernyataan Diani patut diuji. Sejumlah mahasiswi IPB yang Kompas temui di Botani Square menyatakan menyambut baik munculnya mal di Bogor. “Kalau perlu dibangun yang lebih tinggi,” kata seorang mahasiswi IPB yang masih semester empat.

Disambut baiknya Botani Square bisa dilihat dari jumlah pengunjung. Bulan Juni 2007, total pengunjung yang datang mencapai 526.846 orang. “Donat J.Co pernah mencapai angka penjualan terbesar se-Indonesia, ya di sini ini. Bisa dibilang, kami over target,” tutur Reddy.

Seperti kami lihat Jumat (20/7) pekan lalu, suasana mal cukup ramai. Dua warga asing mengetik di laptop-nya sambil ngopi di salah satu gerai, sementara beberapa mahasiswa memencet-mencet komunikator, juga sambil ngopi. Pemandangan ini persis seperti kerap kita saksikan di Plaza Senayan atau Plaza Indonesia, misalnya.

Sangat dekatnya Bogor dengan Jakarta dan banyaknya warga Bogor yang bekerja di Jakarta, membuat Kota Bogor mau tak mau terus memacu diri di jagat konsumsi ini.

Dari “buitenzorg”

Hanya, patut dicatat, banyak yang belum bisa menerima perubahan Bogor, seperti dikatakan Eman Sulaeman, budayawan kelahiran Bogor tahun 1937. Katanya, Bogor itu awalnya adalah kota peristirahatan, buitenzorg.

Eman lantas bercerita, sejak Kebun Raya Bogor didirikan 18 Mei 1817 oleh Prof Dr CGE Reinwardt, ahli tumbuhan berkebangsaan Jerman yang pindah ke Belanda, Bogor dikenal sebagai kota tetumbuhan yang tenang, jauh dari kebisingan. Cagar budaya sangat dijaga. Rumah Sunda menjadi ciri khas.

“Dulu, saya paling suka mandi di Ciliwung sambil memandang keindahan pohon sempur. Bunganya warna kesumba dan buahnya dijadikan manisan,” tutur budayawan yang kerap siaran di RRI soal sejarah dan budaya Bogor ini.

Bogor seharusnya menjadi kota klasik. Meski pembangunan tidak bisa ditolak, semestinya cagar budaya, gedung tua, gang-gang kecil dengan sungai-sungai kecil yang khas, juga daerah resapan air harus tetap dijaga.

Pada perkembangannya, tarik-menarik pemikiran terus terjadi di Bogor. Visi dan misi kota berubah dan berkembang. Bogor pada satu waktu pernah dicanangkan sebagai “kota dalam taman”, sayang penerjemahannya tidak jelas.

Diani, Wali Kota Bogor masa bakti 2004-2009 itu memastikan, Bogor sudah seharusnya menjadi kota jasa. Dengan tenarnya tas Tajur, kesempatan buat Bogor menjadi sentra tas. Maka, adanya IPB International Convention Centre ia sambut baik, apalagi sebentar lagi akan menyusul balai sidang-balai sidang lainnya, juga hotel-hotel.

Sepuluh tahun ke depan, Bogor harus bisa memberikan jasa berbasis teknologi informasi, antara lain dengan membangun bank data (cyber package). “Nantinya, masjid pun ada hot spot agar bisa online,” katanya.

Eman mengaku tidak anti-perubahan asal jangan mengorbankan kesejarahan Bogor sebagai kota “penghilang segala penat” itu. Mungkin, maksudnya, jika nanti ada hot spot di masjid, orang masih bisa chatting di bawah pohon sempur.

Perubahan tentu menuntut konsekuensi, seperti beralihnya tempat ngumpul dewan mahasiswa menjadi Plaza Ekalokasari atau berubahnya asrama mahasiswa menjadi Botani Square. Rencana umum tata ruang pun berubah.

Sambil terkekeh, Matjik berucap, “Ya, kalau mau bernostalgia kan bisa di hotel….”

(Ratih Prahesti Sudarsono)

Untung Masih Punya Kebun Raya

Bogor, dikatakan Wali kota Bogor Diani Diani Budiarto, terlambat mengidentifikasi dirinya. “Gedung kesenian kita enggak punya. Lapangan olahraga yang besar juga tidak punya,” katanya. Untung masih ada Kebun Raya Bogor.

Maka, ia pun kekeuh dengan visi kota Bogor sebagai kota jasa. Satu pembuktiannya, pendapatan asli daerah meningkat dari Rp 20 miliar tahun 2004 hingga Rp 68 miliar tahun ini. Katanya, Kota Bogor tidak memiliki lahan luas untuk mendesain industri. “Jadi, kami menerima jasa apa saja, seperti Singapura dan Hongkong,” kata Diani.

Namun, mengapa penataan kota masih semrawut? “Untuk mewujudkan visi kota jasa itu, prioritas utama memang penataan transportasi. Ini sulit karena pembenahan infrastruktur Kota Bogor selama 20 tahun ini mandek,” kilah Diani.

Memang, setiap kali mengunjungi Kota Bogor, yang selalu memenatkan mata adalah kesemrawutan kota, terutama dengan banyaknya angkutan kota yang ngetem di sembarang tempat.

Rencananya, pemerintah kota akan membuat jalan tembus langsung ke Sentul Selatan sehingga orang Bogor yang mau ke Jakarta tidak harus masuk ke kota. Jalan itu akan sangat mengurangi kepadatan di tengah kota. Selanjutnya adalah penataan trayek angkot, pemindahan terminal luar kota, baru menyusul rekayasa lalu lintas, dan penertiban hukum masyarakat.

Penataan transportasi dan infrastruktur di Bogor sangat mendesak, terutama dengan adanya pemekaran wilayah kota dari hanya 2.165 hektar menjadi 11.850 hektar. Melihat luas Kota Bogor yang membengkak, sudah seharusnya penataan kota tidak terpusat di jantung kota.

“Sudah sejak zaman kolonial telah diperhitungkan pengembangan kota Bogor itu harus meluas ke wilayah timur, jangan di pusat kota saja,” ujar Eman Sulaeman, budayawan Bogor. Ia prihatin, tidak ada yang membanggakan dari wajah Bogor saat ini.

Namun, ia kemudian menyambung, “Ah, untung masih punya Kebun Raya. Hanya itu satu-satunya.” (IVV/DHF/RTS)

Asrama Mahasiswa Itu…

Ninuk Mardiana Pambudy

Kota adalah cerminan masyarakat. Bila masyarakat berubah, maka kota akan berubah. Begitu juga Bogor, kota yang hanya berjarak 40 kilometer dari Jakarta. Di antara penanda (“landmark”) kota tua ini, yang paling terkenal tentu saja Istana Presiden, Kebun Raya Bogor, dan kampus pusat Institut Pertanian Bogor atau IPB di Jalan Raya Pajajaran.

Mahasiswa yang pernah kuliah di kampus Baranangsiang itu, kampus di Jalan Gunung Gede, atau di Taman Kencana sebelum kampus-kampus tersebut boyong ke Darmaga sesuai rencana induk IPB, pasti masih ingat sejuknya kota itu, bahkan pada siang hari.

“Yang paling membuat saya yang anak Jakarta terkesan dengan Bogor adalah hujannya. Pernah di tempat saya berdiri hujan dan hanya beberapa langkah dari tempat saya berdiri tidak hujan,” kenang Ir Midiati tentang Bogor yang dikenal sebagai kota hujan. “Dulu rasanya nyaman kalau jalan dari tempat kos ke kampus.”

Midi, panggilannya, lulus tahun 1983 dari Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian IPB dan kini bekerja di Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian. Setahun pertama, 1979-1980, dia indekos di Jalan Gunung Gede, salah satu daerah elite kota itu.

Saat itu, jalan raya tersebut buntu, tak jauh dari kampus IPB Gunung Gede. Tak mengherankan berjalan kaki dari kampus pusat Baranangsiang ke Jalan Gunung Gede yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer terasa nyaman. Hanya beberapa mobil lalu lalang dan tentu saja angkutan yang sangat diandalkan para mahasiswa adalah bemo.

Bunyi mesin bemo yang khas, getarannya yang kuat, dan cara duduk enam penumpang di bangku belakang yang berhadapan tiga-tiga dengan saling beradu dengkul sekarang tinggal kenangan.

Jalan Gunung Gede dan Jalan Pajajaran di seberang Kebun Raya sekarang adalah arena untuk deretan angkutan kota (angkot) yang berhenti sekenanya berebut penumpang, mobil pribadi, truk, bus, dan tentu saja motor. Rumah-rumah tua dengan halaman luas yang dulu kelihatan anggun, perlahan berubah jadi daerah bisnis: apotek, bank, dan belakangan factory outlet yang menjual baju dan sepatu, serta restoran. Sejak tahun lalu, di sisi kampus pusat IPB pun berdiri Botani Square yang menampung mal, tempat konvensi, dan nantinya hotel.

Perubahan kota

Prof (emeritus) Dr Margono Slamet, pengajar komunikasi dan penyuluhan pascasarjana IPB, datang ke Bogor tahun 1954 setelah lulus dari SMA B Madiun, Jawa Timur. Saat itu, IPB masih menjadi bagian dari Universitas Indonesia.

Ketika itu, daerah seperti real estat Bogor Baru di mana Prof Margono sekarang tinggal, Danau Bogor Raya di tepi pintu tol Bogor, dan Baranangsiang Indah, misalnya, masih kebun singkong. “Bogor daerah singkong. Banyak industri tapioka rakyat yang masih bisa kita lihat dari jalan tol Jagorawi,” kata Prof Margono.

Dalam 50 tahun kota ini berkembang sangat pesat bila diukur dari meluasnya daerah permukiman. “Penduduk Kota Bogor tahun 1950-an hanya 250.000-an orang, sekarang pasti di atas satu juta orang. Permukiman berkembang, tetapi yang tidak mampu dibangun dengan cukup adalah jalan,” kata Margono.

Dilihat dari sisi sosiologi, menurut Margono, perubahan sosial ditandai paling tidak lima elemen yang berubah: pendidikan; ekonomi dalam arti luas, termasuk transportasi; agama; pemerintahan; dan orang-orangnya yang ditandai antara lain oleh perubahan cara hidup dan jumlahnya.

Hadirnya mal-mal di Bogor, diakui atau tidak, menurut Margono, menunjukkan perubahan ekonomi masyarakat Kota Bogor. “Bukan hanya pendapatan meningkat, tetapi juga kebutuhannya yang antara lain dirangsang pasokan dari produsen. Pertemuan antara kebutuhan dan produksi yang sama-sama meningkat itu butuh tempat jual-beli,” kata Margono.

Kehadiran mal juga menyangkut perubahan ekonomi dan cara hidup orang. Mal menyediakan tempat di lahan yang semakin terbatas. Cara hidup orang juga berubah, lebih memilih ke mal yang menyediakan segala rupa di satu tempat. “Buat pemda mal itu artinya pendapatan daerah,” tambah Margono.

Di sisi lain, kehadiran mal menyuburkan budaya konsumerisme. “Cucu-cucu saya harus ke mal dan kalau ke sana pasti harus ada yang dibeli, walaupun hanya es krim,” katanya. “Ini indikasi pertumbuhan ekonomi, tetapi kok tidak seimbang dengan elemen lain, misalnya pendidikan. Mengembangkan pendidikan yang baik dananya sulit sekali.”

Dalam konteks itu, melihat perubahan Bogor seperti melihat perubahan sosial negeri ini. Mal Ekalokasari di Jalan Siliwangi asalnya adalah asrama mahasiswa, sementara Botani Square mengambil ruang-ruang kuliah mahasiswa tingkat satu, lapangan olahraga, sebagian Fakultas Pertanian dan Fakultas Perikanan, serta Asrama Putri IPB (APIPB).

Perubahan aset IPB menjadi mal coba dipahami lulusannya. Dr Ir Andriyono Kilat Adhi, Atase Pertanian Indonesia untuk Uni Eropa periode 2001-2005, melihat IPB memang butuh sumber penghasilan setelah pemerintah menetapkan perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai badan hukum milik negara dengan konsekuensi PTN harus mandiri membiayai pengembangan dirinya.

“Memang setelah kampus pindah ke Darmaga, asrama itu tidak diperlukan lagi. Sayangnya kenapa pilihannya mal. Ini kan bukan inti kegiatan IPB,” ujar penghuni Asrama Ekalokasari tahun 1980-1984 itu.

Menurut Andriyono, menjelang asrama itu diubah menjadi mal, ada janji akan disediakan tempat untuk memamerkan produk inovasi IPB di Mal Ekalokasari.

“Sampai sekarang janji itu tidak dipenuhi. Produk-produk inovasi IPB dipamerkan hanya di kampus Darmaga. Orang dari luar IPB malas dong datang, jalan ke Darmaga macet dan melelahkan,” kata dia. “Mumpung sekarang ada Botani Square, harus disediakan tempat untuk memamerkan produk IPB di sana. Paling tidak ada bau-baunya IPB daripada cuma lambangnya saja yang dipasang.”

Gugatan tersebut bukan hanya datang dari Andriyono, tetapi juga dari banyak lulusan dan mahasiswa IPB sendiri. Jawaban terhadap gugatan itu tampaknya harus dicari dari dalam.

Prof Margono mengakui, tidak banyak dosen di IPB yang dapat menggunakan ilmunya dalam bisnis yang cocok dengan ilmu yang ditekuni, sementara dosen yang punya kemampuan kewirausahaan tidak diberi kredit.

Kurikulum kewirausahaan terlambat diajarkan dan untuk penunjang harus disediakan unit bisnis untuk praktikum. Padahal, IPB punya lahan untuk praktik peternakan di Jonggol, Jawa Barat, dan praktik hortikultura di Pasir Sarongge, Puncak.

“Memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam kurikulum, yaitu memasukkan unsur kewirausahaan. Antara idealisme dan kenyataan sekarang belum sinkron. Idealnya aset memang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan ilmu,” kata Prof Margono.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s